SURABAYA, KAWAL INDONESIA — Pilkada Surabaya memang masih jauh. Tetapi politik tidak selalu dimulai ketika baliho calon bermunculan atau partai mengeluarkan rekomendasi.
Sering kali, politik dimulai jauh sebelumnya: melalui pengenalan figur, pembangunan jaringan sosial, penguatan citra, serta kehadiran yang konsisten di tengah masyarakat.
Dalam konteks Surabaya, nama Rini Indriyani menarik untuk dicermati.
Belum ada pernyataan resmi bahwa Rini akan maju dalam Pilkada Surabaya. Belum pula ada bukti yang dapat memastikan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sedang membentuk tim sukses atau mesin politik untuk istrinya.
Karena itu, menyebut semua aktivitas sosial Rini sebagai “mesin politik” tentu terlalu jauh.
Namun, ada fakta yang layak dibaca sebagai sebuah fenomena politik.
Rini saat ini memiliki sejumlah posisi dan ruang interaksi publik yang sangat luas. Ia merupakan Ketua TP PKK Kota Surabaya dan Bunda PAUD Kota Surabaya. Ia juga aktif dalam berbagai agenda yang berkaitan dengan pendidikan anak, keluarga, kesehatan masyarakat, Posyandu, SOTH hingga pemberdayaan perempuan.
Di sisi lain, terdapat Kader Surabaya Hebat atau KSH yang jumlahnya pernah disebut Pemkot Surabaya mencapai sekitar 48 ribu kader.
Angka tersebut tentu tidak boleh diterjemahkan secara serampangan sebagai 48 ribu calon pemilih Rini.
KSH adalah kader program sosial pemerintahan. Mereka bukan organisasi politik dan tidak otomatis menjadi pendukung seorang figur.
Tetapi dari sudut pandang politik elektoral, jaringan sosial sebesar itu tetap merupakan modal sosial yang tidak kecil.
Apalagi jaringan tersebut tersebar hingga tingkat bawah dan bersentuhan langsung dengan persoalan warga.
Di sinilah pertanyaan politik mulai muncul.
Apakah jaringan sosial yang dibangun melalui program pemerintahan hari ini kelak dapat menjadi modal politik bagi siapa pun yang maju pada Pilkada berikutnya?
Jawabannya tentu belum dapat dipastikan.
Namun sejarah politik menunjukkan bahwa kedekatan dengan masyarakat tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak bernilai.
Rini dan ruang publik yang semakin lebar
Menariknya, Rini tidak hanya tampil sebagai pendamping wali kota.
Dalam berbagai agenda pemerintahan, ia memiliki ruang kegiatan sendiri dengan isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: anak, pendidikan, keluarga, kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
Ini membentuk sebuah positioning yang cukup jelas.
Jika Eri identik dengan pemerintahan kota dan kebijakan pembangunan, Rini memiliki ruang yang berbeda: keluarga, perempuan, anak dan komunitas sosial.
Secara politik, positioning seperti itu memiliki nilai.
Bukan karena otomatis menghasilkan suara, tetapi karena memungkinkan sebuah figur dikenal masyarakat melalui jalur yang lebih lunak dan tidak selalu terasa sebagai aktivitas politik.
Dari kegiatan PAUD, PKK, Posyandu, SOTH hingga kegiatan sosial lainnya, seorang figur dapat membangun hubungan dengan kelompok masyarakat secara berulang.
Sekali lagi, ini bukan bukti adanya kampanye terselubung.
Tetapi secara komunikasi politik, eksposur yang konsisten adalah salah satu cara membangun pengenalan publik.
Lalu bagaimana dengan legacy Eri?
Pertanyaan berikutnya menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan berbagai program besar pemerintahan Eri Cahyadi.
Salah satunya pembangunan fasilitas kesehatan.
RSUD Eka Candrarini di Surabaya Timur merupakan salah satu proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan kota.
Pemkot juga pernah menyampaikan rencana pembangunan RSUD lainnya di Surabaya Selatan dan Surabaya Utara.
Proyek seperti ini bukan hanya soal gedung.
Jika berhasil dan dirasakan masyarakat, pembangunan tersebut dapat menjadi bagian dari legacy pemerintahan Eri Cahyadi.
Dan setiap legacy pemerintahan pada akhirnya dapat menjadi modal narasi bagi siapa pun yang kelak meneruskan kepemimpinan kota.
Di sinilah politik menjadi menarik.
Seorang calon penerus tidak harus menciptakan seluruh program dari nol. Ia cukup mengatakan: pembangunan sudah dimulai, dan saya akan melanjutkannya.
Jika figur penerus tersebut memiliki kedekatan dengan program-program sosial dan kelompok masyarakat sejak sebelumnya, maka kesinambungan politik akan semakin mudah dibangun.
Tetapi sekali lagi, ini adalah kemungkinan politik, bukan fakta bahwa skenario tersebut sedang dijalankan.
Jangan buru-buru menyebutnya mesin politik
Redaksi berpandangan, publik justru harus berhati-hati dalam membaca fenomena ini.
KSH bukan partai politik.
PKK bukan organisasi politik.
PAUD bukan kendaraan politik.
Posyandu bukan tim sukses.
Program sosial pemerintah juga tidak boleh otomatis dicurigai sebagai kampanye.
Semua program tersebut memiliki fungsi pemerintahan dan sosial yang sah.
Yang perlu diawasi adalah ketika batas antara pelayanan publik, pembangunan citra personal dan kepentingan politik mulai menjadi kabur.
Jika suatu saat ditemukan adanya pengarahan kader untuk kepentingan elektoral, pembentukan relawan atas nama figur, penggunaan fasilitas atau anggaran negara untuk kepentingan politik, atau kegiatan pemerintahan yang secara sistematis diarahkan untuk memenangkan figur tertentu, maka persoalannya berubah menjadi jauh lebih serius.
Pada titik itulah publik berhak bertanya.
Surabaya 2030 masih terlalu jauh, tetapi politik selalu dimulai lebih awal
Pilkada berikutnya memang belum waktunya.
Partai politik belum tentu menentukan calon.
Rini Indriyani sendiri belum menyatakan diri sebagai kandidat.
Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa Eri Cahyadi sedang “menyiapkan Rini” untuk Pilkada adalah kesimpulan yang belum memiliki dasar cukup.
Namun terlalu naif pula jika publik menganggap pembangunan jaringan sosial, pengenalan figur dan legacy pemerintahan sama sekali tidak memiliki konsekuensi politik.
Politik modern tidak selalu hadir dalam bentuk kampanye.
Kadang ia tumbuh dari jaringan sosial, popularitas, pelayanan publik dan narasi keberlanjutan.
Pertanyaan besarnya bukan apakah hari ini Rini sudah memiliki mesin politik.
Belum ada bukti yang cukup untuk mengatakan itu.
Pertanyaan yang lebih menarik justru:
Jika Eri Cahyadi telah membangun berbagai jaringan sosial dan meninggalkan sejumlah legacy pembangunan selama dua periode, siapa yang kelak paling diuntungkan dari seluruh modal sosial dan politik tersebut?
Dan jika jawabannya suatu hari mengarah kepada Rini Indriyani, publik tentu akan menilai sendiri apakah itu merupakan hasil dari proses politik yang natural atau bagian dari sebuah desain yang telah disiapkan jauh-jauh hari.
Untuk saat ini, satu hal yang pasti: nama Rini semakin sering hadir di ruang publik Surabaya.
Apakah itu sekadar konsekuensi dari jabatan sosial yang diembannya, atau sedang menjadi bagian dari perjalanan menuju panggung yang lebih besar?
Waktu yang akan menjawab.
Redaksi Kawal Indonesia hanya mencatat gejalanya.
