JAKARTA, KAWAL INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap 10 langkah besar transformasi Indonesia yang akan menjadi agenda pemerintah pada tahap berikutnya. Program tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, kedaulatan komoditas, energi, pusat keuangan, proyek strategis, kendaraan listrik hingga kebijakan kewarganegaraan.
Agenda tersebut disampaikan Prabowo dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Prabowo.
1. Renovasi 10.000 Puskesmas
Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per Puskesmas.
Pemerintah juga menargetkan renovasi atau pembangunan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Seluruh program ditargetkan rampung paling lambat 2030.
2. Revitalisasi 441 RSUD
Sebanyak 441 RSUD akan dibangun atau direvitalisasi agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.
Penguatan difokuskan pada penanganan kanker, jantung, stroke, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.
3. Renovasi Seluruh Sekolah
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029.
Selain pembenahan fisik, ruang kelas akan dilengkapi Interactive Flat Panel (IFP). Pada akhir Desember 2026, setiap sekolah ditargetkan mendapat tambahan tiga IFP setelah sebelumnya menerima satu unit.
4. Indonesia Jadi Penentu Harga Komoditas
Mulai 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK.
Pemerintah juga akan membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas utama ekspor Indonesia.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Prabowo.
5. Optimalisasi Aset BUMN
Pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset BUMN, termasuk merestrukturisasi perusahaan yang tidak produktif.
Aset BUMN yang belum optimal akan dibuka untuk kerja sama dengan swasta melalui proses terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
6. Kejar 100 GW Energi Surya
Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Untuk 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel.
Dengan PLTS 100 GW, pemerintah memperkirakan dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun per tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.
7. Bangun Pusat Finansial Internasional
Pemerintah telah menentukan Jakarta dan Bali sebagai lokasi pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
PFII akan diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.
8. Danantara Biayai Proyek Strategis
Prabowo memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.
Sejumlah proyek yang disiapkan antara lain mobil nasional, motor nasional, serta Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Giant Sea Wall ditujukan sebagai perlindungan bagi jutaan warga sekaligus infrastruktur air dan penggerak pertumbuhan kawasan Pantura.
9. Insentif 1 Juta Motor Listrik
Pemerintah akan memberikan insentif untuk 1 juta motor listrik produksi dalam negeri.
Program ini diarahkan untuk menekan biaya kendaraan masyarakat, mengurangi konsumsi BBM impor, sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik dan rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak hingga layanan purnajual.
10. Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Pemerintah juga akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi WNI dengan talenta istimewa yang dinilai mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi kepentingan nasional.
Kebijakan tersebut akan diterapkan secara selektif dengan uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara.
Prabowo menegaskan seluruh agenda tersebut diarahkan pada satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional.
“Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat,” tegasnya. (red)
