JAKARTA, KAWAL INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap restrukturisasi besar-besaran perusahaan negara. Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara tersisa maksimal 300 BUMN pada akhir 2026.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usaha. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar, dengan banyak perusahaan tidak produktif serta struktur direksi dan komisaris yang berlapis.
“Sudah kita tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN,” ujar Prabowo.
Dengan target tersebut, lebih dari 750 BUMN akan ditutup atau dirampingkan. Pemerintah hanya mempertahankan perusahaan yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Klaim Hemat Rp50 Triliun
Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Perampingan BUMN, menurutnya, telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Dana tersebut selanjutnya diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kinerja sejumlah BUMN juga disebut meningkat. Pada enam bulan pertama 2026, laba bersih Semen Indonesia naik 408,9 persen, Pupuk Indonesia 252,8 persen, Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Secara keseluruhan, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, naik 75,3 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp186 triliun.
Setoran dividen BUMN pada 2025 juga mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen. Setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen bersih naik dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
BUMN Didorong Jadi Mesin Industrialisasi
Prabowo menegaskan pembenahan BUMN bukan sekadar mengejar laba. Perusahaan negara diarahkan menjadi motor industrialisasi dan hilirisasi nasional.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi sepanjang Februari-April 2026. Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, hingga waste to energy.
Proyek-proyek tersebut ditargetkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Devisa Ekspor USD14 Miliar Dimonitor
Pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sejak beroperasi 1 Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari.
Lebih dari 6.500 transaksi ekspor telah dimonitor. Dari pengawasan tersebut, DSI menemukan potensi tambahan sekitar USD5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
Pengawasan selanjutnya akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi, sebelum diterapkan pada seluruh komoditas ekspor strategis.
Prabowo menegaskan, seluruh langkah tersebut diarahkan agar kekayaan nasional tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Prabowo. (red)
