Surabaya, KAWAL INDONESIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan total belanja APBD 2027 mencapai sekitar Rp15 triliun. Namun, angka tersebut masih menunggu kepastian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta perhitungan dana bagi hasil.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penyusunan APBD 2027 masih menunggu perkembangan kebijakan TKD. Pemkot sebelumnya menghadapi pemotongan TKD sekitar Rp1,2 triliun.
“Sekitar Rp15 triliun itu kita sambil menunggu TKD yang turun. Karena kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan lewat Pak Mendagri, TKD akan dikembalikan,” kata Eri usai rapat paripurna KUA APBD 2027, Jumat (14/8/2026).
Eri menyebut genangan, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi prioritas anggaran tahun depan. Dari ketiganya, penanganan genangan mendapat perhatian terbesar.
“2027 adalah terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga genangan air. Prioritas kita itu ada di genangan,” ujarnya.
Rp1,1 Triliun untuk Genangan
Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk menangani genangan pada 2027. Dari lebih dari 450 titik genangan yang teridentifikasi, sekitar 200 lokasi akan menjadi prioritas penanganan.
Sejumlah kawasan yang masuk sasaran antara lain Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, Jemursari, kawasan Tugu AWS hingga sekitar SMA Negeri 14.
Eri mengatakan penanganan tidak mungkin dilakukan serentak di seluruh titik. Pemkot akan menentukan lokasi prioritas sekaligus mengevaluasi efektivitas setiap proyek.
“Kita pastikan genangan airnya itu di mana, titik yang berkurang mana saja. Itu yang harus kita tentukan titik-titiknya, sehingga nanti ke depannya ada evaluasi,” jelasnya.
JLLT dan JLLB Tetap Berjalan
Selain genangan, pembangunan infrastruktur jalan juga tetap menjadi agenda Pemkot Surabaya. Proyek Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dipastikan masuk rencana, termasuk sejumlah pekerjaan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
Untuk JLLB, anggaran yang disiapkan diperkirakan sekitar Rp500 miliar dengan menggabungkan sejumlah pekerjaan yang telah berjalan.
Eri juga menjelaskan skema pembiayaan pembangunan yang menurutnya telah diperhitungkan dalam RPJMD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pekerjaan fisik yang semestinya dilakukan bertahap pada 2026-2030 dapat dipercepat jika dinilai lebih efisien. Setelah pekerjaan selesai, kewajiban pemerintah pada tahun berikutnya tinggal berupa pembayaran pembiayaan sesuai perjanjian.
Pemkot Laporkan Dugaan Lowongan Kerja Palsu
Dalam kesempatan yang sama, Eri mengungkapkan Pemkot Surabaya telah melaporkan dugaan lowongan pekerjaan palsu kepada kepolisian.
Laporan tersebut masuk melalui hotline Pemkot. Setelah diverifikasi, sebagian laporan ditemukan memiliki indikasi pemalsuan. Bahkan, tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Surabaya disebut turut dicatut dalam dokumen yang beredar.
“Sekarang sudah dilaporkan ke polisi. Semoga ini segera terkuak,” kata Eri.
Sementara itu, terkait keluhan orang tua siswa mengenai kewajiban pembelian seragam baru di salah satu SMA negeri, Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi. (wi)
